suarapalabuhanratu.com-Sukabumi.Polemik terkait mangkraknya pembangunan gedung pemerintah daerah di kawasan Palabuhanratu yang belum juga rampung menuai berbagai reaksi publik. Menyikapi hal ini, Ketua DPW Jawa Barat Lembaga Garuda Sakti Kabupaten Sukabumi, Pupung Puryanto, angkat bicara guna meluruskan persepsi yang berkembang di tengah masyarakat.
Pupung menyatakan bahwa sangat tidak adil apabila seluruh kesalahan atas tersendatnya proyek tersebut hanya diarahkan kepada Bupati Sukabumi periode 2020–2025, H. Marwan Hamami. Ia menegaskan bahwa proyek infrastruktur berskala besar melibatkan banyak elemen dan karenanya, tanggung jawabnya bersifat kolektif.
“Dalam proses pembangunan seperti ini, banyak pihak yang terlibat—mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pengawas teknis, kontraktor pelaksana, hingga unsur legislatif. Maka akan sangat tidak adil jika seluruh beban kesalahan hanya dibebankan pada Pak Marwan,” ujar Pupung pada Jumat (9/5).
Ia menambahkan bahwa meskipun setiap pemimpin memiliki kekurangan, namun dalam pelaksanaan teknis proyek, kepala daerah tidak bekerja sendirian. Ada peran besar dari pembantu-pembantu seperti kepala dinas, PPK, dan kontraktor yang juga bertanggung jawab atas jalannya proyek.
“Setiap pemimpin pasti punya kelemahan. Tapi jangan dilupakan, pelaksanaan teknis bukan dilakukan oleh bupati secara langsung. Para pembantunya memegang peranan penting yang tidak sedikit,” tegasnya.
Pupung turut menyayangkan adanya narasi yang terkesan menyudutkan H. Marwan Hamami secara personal di media massa maupun ruang publik. Ia menilai hal tersebut bisa membentuk opini yang keliru.
“Kalau memang ada indikasi penyimpangan, silakan diusut oleh aparat penegak hukum. Tapi jangan sampai kita terburu-buru membuat justifikasi bahwa H. Marwan adalah pihak yang paling bersalah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa dirinya tidak dalam posisi membela siapa pun, melainkan ingin masyarakat melihat persoalan ini dengan kacamata yang adil dan objektif.
“Saya hanya ingin menyampaikan bahwa dalam urusan sebesar ini, kita perlu berpikir jernih dan tidak terjebak pada opini yang tendensius. Mari kita dorong penyelesaian proyek ini secara transparan dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat luas,” pungkas Pupung.
