suarapalabuhanratu.com – Sukabumi, Anggota Komisi VII DPR RI, Iman Adinugraha, mendorong pengaktifan kembali sistem tollgate di kawasan wisata sebagai solusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukabumi.
Hal tersebut disampaikan usai kegiatan diseminasi strategi pemasaran pariwisata nusantara melalui digital marketing yang digelar di Hotel Augusta, Sabtu (4/4). Kegiatan ini melibatkan Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, serta para pelaku usaha wisata.
Dalam kesempatan tersebut, Iman menyoroti ketimpangan antara tingginya jumlah kunjungan wisatawan dengan rendahnya PAD yang diterima daerah. Ia mengungkapkan, pada libur Idulfitri, jumlah kunjungan wisatawan mencapai sekitar 352 ribu orang, namun PAD yang diperoleh hanya berkisar Rp128 juta.
“Dengan jumlah kunjungan sebesar itu, tapi PAD kecil, tentu ini menjadi perhatian. Artinya kita belum maksimal dalam memanfaatkan potensi yang ada,” ujarnya.
Menurutnya, salah satu langkah strategis yang dapat ditempuh adalah mengaktifkan kembali sistem tollgate wisata yang dikelola secara profesional dan transparan oleh pemerintah daerah.
“Dengan tollgate, pengunjung bisa berkontribusi langsung. Pengelolaannya harus baik, tidak lagi manual seperti dulu, sehingga tidak ada kebocoran. Hasilnya bisa digunakan untuk pembangunan daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan, keberadaan tollgate harus didukung pembangunan infrastruktur, khususnya jalan alternatif guna mengurai kemacetan yang kerap terjadi saat musim liburan.
“Kita dorong pembangunan jalan alternatif. Selain mengurai macet, retribusi juga bisa ditempatkan di jalur tersebut tanpa mengganggu aktivitas masyarakat,” katanya.
Iman menegaskan bahwa pengaktifan kembali tollgate membutuhkan komitmen kuat dan kebijakan dari pemerintah daerah agar dapat berjalan optimal.
“Ini perlu political will. Saya yakin dengan koordinasi yang baik, langkah ini bisa terealisasi dan memberikan dampak besar bagi PAD,” tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa sistem tollgate berbeda dengan pengelolaan destinasi wisata oleh pihak swasta. Jika sektor swasta berorientasi bisnis, maka tollgate merupakan instrumen pemerintah untuk menghimpun pendapatan yang akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, Ali Iskandar, menyebut tollgate hanya menjadi salah satu pemicu (trigger) dalam upaya peningkatan PAD.
Ia menegaskan, pihaknya juga fokus pada pembenahan tata kelola pariwisata secara menyeluruh, mulai dari peningkatan keamanan, kenyamanan, hingga penataan kawasan wisata.
“Tollgate itu trigger, tapi yang utama adalah penataan. Kita harus memastikan pelayanan kepada wisatawan optimal, tidak ada duplikasi harga, dan semua pelaku usaha berada dalam satu manajemen kawasan,” ujarnya.
Ali mengungkapkan, tingkat keamanan dan kenyamanan kawasan wisata Sukabumi saat ini masih berada di angka 50,3 persen. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan melalui penambahan titik pantau serta langkah mitigasi di kawasan wisata.
Selain itu, penanganan sampah juga menjadi perhatian serius. Pihaknya tengah mendorong penggunaan teknologi pengolahan sampah di lokasi wisata agar tidak lagi bergantung pada sistem pengangkutan ke luar daerah.
“Kita ingin sampah bisa diolah langsung di kawasan, sehingga menciptakan nilai ekonomi baru,” katanya.
Ia menambahkan, sebelum penerapan tollgate dilakukan, penataan kawasan akan menjadi prioritas utama guna menghindari berbagai persoalan di lapangan.
“Tidak mungkin kita mempromosikan wisata kalau belum membenahi diri. Jadi semua harus berjalan beriringan,” tandasnya.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha, diharapkan potensi besar pariwisata Sukabumi dapat dimaksimalkan sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
