Suarapalabuhanratunews.com – Sukabumi ,Ratusan massa yang menamakan aksi satu komando 315 melakukan aksi menggeruduk kantor DPC PPP Kabupaten Sukabumi, di jalan Raya Cibolang, Desa Cibolang Kaler, Kecamatan Cisaat, Jumat (3/1/25).
Terpantau aksi di depan kantor DPC PPP, sejumlah massa aksi memakai mobil komando dan menyuarakan tuntutan meminta pertanggung-jawaban pengelolaan anggaran dari ketua, sekretaris dan bendahara.
Massa aksi dengan membawa spanduk bertuliskan, stop praktek KKN di DPC PPP. Massa menyuarakan, “Selamatkan H.Solihin, berikan kursi, Audit Keuangan dan Turunkan Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi”.
Koordinator aksi satu komando 315 Sukirman, disela dela aksi menyatakan, maksud tujuan aksi kami sebagai kader dan simpatisan, menyuarakan aksi ini adalah sebagai bentuk kecintaan kami terhadap PPP. Jadi jangan dianggap aksi kami yang menyudutkan.
“Berdasarkan musyawarah anak cabang yang diikuti 39 kecamatan, terus terang kami menilai ini akibat dampak ketidak mampuan pengurus. Maka dari itu kami meminta pertanggung-jawaban pengelolaan anggaran dari ketua, sekretaris dan bendahara,” ujarnya.
Lanjut Sukirman, atas aspirasi tuntutan yang disuarakan dalam aksi ini jelas bukan tanpa sebab. Menurutnya aksi yang digelar tentunya memiliki dasar dan bukti. “Jadi, kami tidak hanya menyudutkan tanpa dasar, sehingga massa aksi yang kami turunkan dibatasi hanya 10 persen saja yang ikut,” jelas Sukirman.
“Seandainya tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan lakukan aksi massa lebih besar lagi. Adapun tuntutan aksi, kesatu yaitu menuntut Ketua DPC. PPP untuk mundur,Kedua, tunjuk Plt. DPC. PPP, Ketiga, segera percepat melaksanakan Muscab luar biasa, agar semua permasalahan bisa segera selesai,” imbuhnya.
Sementara Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi, Dedi Damhudi mengungkapkan, ia sebagai ketua menganggap hal ini sebagai dinamika kebaikan. Kemudian soal massa dalam tuntutannya meminta untuk mengganti ketua, atas hal tersebut, baginya pangkatan dan jabatan hanya sementara, bukan sebuah tujuan.
“Kalau partai menghendaki saya menjadi ketua, saya harus siap. Begitupun sebaliknya dan apapun keputusan partai, saya akan selalu siap. Sebelumnya saya ditugaskan oleh partai untuk membesarkan partai,” tandas Dedi, melalui teleponnya.
Lanjut Dedi, setelah menerima surat aksi, kemarin, kamis (2/1/2025) sebagai bentuk struktural, dirinya langsung melaporkan ke pihak DPW Jabar, sebagai pemberitahuan. Menyoal aksi, kata Dedi, jika mengatasnamakan kader yang datang diterima, kalau pun mereka ingin audensi juga harus diterima.
“Secara terperinci dari tuntutan mereka, karena kita semua ada mekanisme organisasi. Maka kita akan intens lakukan pendalaman, terus keterbukaan masalah keuangan, kalau kita jalankan amanat AD-ART pastinya harus mempertanggung jawabkan,” tandas Dedi.
