Suarapalabuhanratu.com – sukabumi, Jawa Barat, Sebagian pihak menilai kebijakan ini kurang tepat sasaran, salah satunya Ketua Lembaga Garuda Sakti (LGS) DPW Jawa Barat, Pupung Puryanto angkat bicara tentang program kerja gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dalam upaya pemberantasan premanisme menuai pro dan kontra di masyarakat.
Pupung menyatakan bahwa Satgas Anti-Premanisme hanya akan efektif menindak preman kelas bawah, sementara preman sesungguhnya yang ia sebut sebagai preman berdasi dan berseragam justru kebal dari tindakan tersebut.
Tegas Pupung dalam keterangan nya,Selasa 01-04-2025, Saya melihat Satgas Anti Premanisme hanya akan efektif bagi orang-orang kecil, Sedangkan preman sejati yaitu mereka yang menggerogoti uang negara justru akan tetap aman
Menurut nya hal itu hanya upaya pengalihan isu dari bobroknya birokrasi pemerintahan,Lebih lanjut ia menyoroti narasi yang kerap menyudutkan LSM dan ormas sebagai “preman”.
Tidak perlu ada ketakutan terhadap LSM atau ormas Justru karena ada kebobrokan dalam tata kelola oknum pejabat berusaha menutupi kecurangan dengan cara-cara tidak terpuji, termasuk transaksi gelap dengan pihak tertentu,logika sederhana nya saja jika pemerintahan bersih dan berjalan sesuai hukum” paparnya.
Ia menegaskan bahwa LSM/Ormas yang menjalankan AD/ART dengan baik justru ikut terdampak negatif oleh kebijakan ini,Pupung mengambil contoh di Kabupaten Sukabumi, dimana sebagian LSM dan ormas dijadikan tumbal oleh oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab.
“Preman sejati adalah mereka yang merugikan negara hingga triliunan rupiah dan itu ada didalam sistem. Data menunjukkan, kerugian negara yang masif selalu melibatkan orang-orang di dalam pemerintahan, untuk memastikan pemerintahan dan keuangan negara berjalan lancar Pupung menyarankan agar pemberantasan dimulai dari internal birokrasi,” ungkapnya.
Kebijakan seperti ini hanya akan jadi alat represif bagi rakyat kecil, sementara koruptor, premanisme tetap bebas,ia mendorong agar pemerintah fokus membersihkan diri terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan represif terhadap kelompok di luar sistem. “tanpa perbaikan internal,” ujarnya
